Technologue.id, Jakarta - Merza Fachys, Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengatakan jika operator seluler di Indonesia saat ini serupa dengan tenaga kesehatan saat pandemi Covid-19 lalu. Merza menyebut kondisi perusahaan operator seluler saat ini tidak sehat dan sering berkorban seperti nakes yang menyelamatkan kepentingan bangsa.
Dirinya menuturkan, ada tiga poin yang dinilai membuat kondisi seluler saat ini menjadi tidak baik-baik saja, tidak sehat, dan lambat.
Baca Juga:
Persiapan Kominfo Gelar Lelang Frekuensi 700 MHz dan 26 GHz
Pertama, berkenaan dengan beban biaya regulasi (regulatory charge) operator seluler di Indonesia terbilang masih cukup tinggi. Saat ini rasio BHP Frekuensi terhadap Pendapatan Kotor Operator Seluler secara industri sangat tinggi nyaris menyentuh 12%, atau lebih tinggi dibandingkan data global (7%) dan APAC (8,7%), sehingga bisa mengancam keberlangsungan usaha.
"Pertumbuhan operator seluler saat ini tidak sehat dengan regulatory charge yang tinggi yakni sekitar 12 persen. Padahal yang wajar regulatory charge seharusnya di bawah 10 persen," ujarnya.
Di sisi lain, pertumbuhan pendapatan operator seluler juga tidak seperti masa jayanya dahulu. Saat ini operator hanya tumbuh sekitar 5,6% secara average growth jauh lebih kecil dibandingkan tren peningkatan BHP frekuensi yang mencapai 12,1%. Merza menekankan, tumbuhnya revenue ini tidak seimbang dengan meningkatnya regulatory charge.
Selain itu, pertumbuhan trafik data industri seluler yang secara CAGR mencapai 80,7% pada periode 2013-2022 tidak berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan operator. Hal ini dikarenakan harga trafik data per GB telah mengalami penurunan signifikan sebesar minus 32% sehingga menyebabkan ARPU seluler saat ini masih sangat rendah di kisaran 38 ribu.
Baca Juga:
Akselerasi Ekosistem 5G untuk Visi Digital Indonesia
Merza mengatakan kondisi tersebut berdasarkan dari kajian yang Global System for Mobile Communications Association atau GSMA keluarkan.
Bahkan kajian tersebut sudah ATSI laporkan ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hingga Presiden Joko Widodo.
"Ini yang wajib diperhatikan pemerintah supaya operator seluler yang menjadi tulang punggung perekonomian digital justru harus menjadi korban," sambungnya.
Menanggapi hal tersebut, Denny Setiawan, Direktur Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo menyebut Kominfo menyadari permasalahan yang ada dalam operator seluler di Indonesia.
“Pak Menteri (Kominfo) sudah bertemu para CEO sudah berproses untuk menyiapkan sejumlah aturan yang tidak memberatkan siapapun dan tidak menurunkan kualitas layanan seluler maupun internet kita,” ujarnya.