Technologue.id, Jakarta - Pernyataan anggota Ombudsman RI, Alvin Lie terkait adanya praktik tidak etis yang dilakukan opertator dalam program subsidi kuota gratis ditepis pihak terkait. Dua operator yang terseret namanya yakni XL Axiata dan Smartfren kompak membantah tuduhan tersebut.
Lewat keterangan tertulisnya pada Rabu (9/9/2020), Group Head Corporate Communication PT XL Axiata Tbk. Tri Wahyuningsih mengatakan tidak ada pemberian hadiah kepada pengelola sekolah secara individu. Ia juga menyebut pihaknya sama sekali tidak memaksa siswa menggunakan kartu perdana dari XL Axiata.
Baca Juga:
DPR Sebut Subsidi Kuota Internet Harus Perhatikan Daerah Terluar
"Dalam kerja sama tersebut, sama sekali tidak ada pemberian bagi pengelola sekolah secara individu serta kesepakatan agar pihak sekolah memaksa siswa menggunakan kartu perdana dari XL Axiata, termasuk untuk mendaftarkan nomor kartu dari kami di Dapodik," ujarnya.
Lebih lanjut wanita yang kerap disapa Ayu itu menjelaskan bahwa XL Axiata hanya menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung belajar untuk sekolah, seperti Wifi, pengecatan fasilitas sekolah, dan sebagainya. Menurutnya, ini bertujuan agar penyaluran paket bantuan tersebut bisa berjalan secara maksimal.
"XL Axiata menjalin kerja sama dengan pihak sekolah dengan tujuan membantu mempermudah siswa mendapatkan paket data yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ). Bagi yang belum memiliki kartu seluler akan diberikan kartu XL/AXIS sehingga dia bisa mengikuti PJJ," jelasnya.
Baca Juga:
Hadirkam WiFi Gratis di 150.000 Titik, Kominfo: Satelit Satria Berkapasitas Monster
Senada dengan XL Axiata, Samrtfren juga menepis tudingan mengakali program subsidi kuota internet yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Direktur Utama Smartfren, Merza Fachys menyebut pernyataan tersebut adalah hoax.
Merza mengaku tidak pernah menerbitkan brosur yang mengiming-imingi hadiah kepada sekolah jika para peserta didik menggunakan layanannya. Ia bahkan telah meminta klarifikasi dari pihak Ombudsman namun belum ditanggapi.
"Itu tidak benar, Smartfren tidak pernah sama sekali mengeluarkan brosur itu. Kami justru mau minta bantuan polisi untuk menyelidiki hal itu," pungkasnya.