SHARE:
Technologue.id, Jakarta - Aturan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan pemblokiran pada ponsel ilegal melalui IMEI oleh operator mendapat respon positif dari penyedia jaringan itu sendiri. Salah satu operator Indonesia, 3 (Tri) memastikan kesiapannya untuk mengikuti aturan tersebut. "Yang namanya aturan pemerintah itu sudah pasti kami turuti. Tanggal berapa kita harus jalankan, kita akan jalankan. Tapi kita akan berdiskusi dengan pemerintah agar ini tidak membebankan operator," kata M.Danny Buldansyah, Presiden Direktur 3 Indonesia, di Jakarta, pada Rabu (12/2/2020).
Baca Juga: iQoo 3 Lengkapi Fitur Ruang Penyimpanan UPS 3.1 Super Cepat
Menurutnya, diskusi yang dilakukan akan membuat inisiatif pemerintah tersebut juga semakin optimal. Pasalnya, Danny sendiri belum mengetahui berapa besar biaya investasi yang diperlukan untuk merealisasikan aturan tersebut. "Kita belum tau berapa harganya, nanti didiskusikan lagi kalau udah ada harganya, harga ini akan muncul kalo ada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah," ujar Danny. Danny melanjutkan petunjuk teknis untuk merealisasikan aturan tersebut juga belum dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan diadakannya diskusi, Danny berharap itu semua akan terbuka.Baca Juga: Ini Tanggal Peluncuran Oppo Find X2
Kominfo sendiri telah mempertimbangkan dua skema untuk memblokir ponsel ilegal yaitu dengan whitelist atau blacklist. Untuk skema blacklist akan dilakukan pemblokian ponsel yang terbukti atau terindentifikasi ilegal. Sedangkan whitelist, dilakukan dengan cara konsumen menguji sendiri IMEI-nya sebelum membeli ponsel. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kominfo, Ismail mengatakan, skema apapun yang dipilih, operator tetap wajib berinvestasi di alat blokir ponsel ilegal. Ismail menyebut biaya investasi yang akan dikeluarkan operator relatif tidak mahal.