Technologue.id, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) terus berupaya melakukan pemerataan akses 4G di Indonesia. BAKTI siap membangun 7.905 Base Transceiver Station (BTS) 4G sepanjang tahun 2021-2022.
Direktur Utama BAKTI Anang Latief mengatakan pembangunan BTS 4G akan difokuskan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar). Nantinya pembangunan itu akan menggunakan dana dari alokasi APBN.
"BAKTI Kominfo akan menghadirkan BTS 4G dengan total 7.904 lokasi di wilayah 3T. Tentunya pembangunan BTS akan difokuskan pada daerah terpencil dan kepulauan terluar," ujar Anang dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (28/5/2021).
Baca Juga:
BAKTI Tunjuk Lima Penyedia Satelit Percepat Akses 4G di Daerah 3T
Lebih lanjut Anang menjelaskan pembangunan BTS 4G di seluruh wilayah itu akan dilakukan dalam dua tahap. Selama tahun 2021 diharapkan ada 4.200 BTS 4G yang rampung pembangunanya. Sedangkan sisanya sebanyak 3.704 akan dikerjakan tahun 2022.
Menurut Latief, pada Februari 2021 pihaknya sudah menandatangani lima paket proyek kontrak payung dengan para penyedia infrastruktur terpilih.
"Sudah berjalan sesuai rencana. Kegiatan ini turut disaksikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo dari Istana Negara," ujarnya.
Selanjutnya, Anang menyampaikan BAKTI sudah menggelar kick off meeting implementasi infrastruktur dan mobel bisnis BTS 4G di Denpasar, Bali, pada Maret 2020 lalu. Kemudian di bulan April 2021, Menkominfo Johnny G. Plate juga melakukan peletakan batu pertama di Desa Kelangan, Kabupaten Natuna, sebagai penanda pembangunan BTS 4G di wilayah 3T.
Anang mengungkapkan BAKTI sedang melaksanakan proses penetapan kerjasama operasi (KSO) dengan beberapa perusahaan operator seluler yang memiliki lisensi di Indonesia untuk memastikan ketersediaan suplai sinyal 4G di 7.905 wilayah.
Baca Juga:
Sektor Telekomunikasi Dorong BAKTI Raih BLU Terbesar Kedua
Hal tersebut dilakukan agar layanan seluler bisa diwujudkan di daerah yang saat ini belum terjangkau.
"Seleksi penyediaan layanan untuk BTS 4G di wilayah 3T ini tidak kalah pentingnya dari pembangunan infrastruktur itu sendiri. Kualitas layanan seluler yang menjangkau pelosok nusantara menjadi ujung tombak hajat besar transformasi digital nasional," ujarnya.
Dalam skema KSO itu, Anang menjelaskan bahwa BAKTI bertanggungjawab melakukan pembangunan serta pemeliharaan BTS 4G. Sedangkan operator seluler memastikan layanan 4G kepada pelanggan berjalan dengan baik.
Adapun dasar hukum KSO itu tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 tahun 2020.
Lebih dari itu, Anang berkata pembangunan BTS 4G di 7.904 wilayah merupakan upaya pemerintah menutup kesenjangan digital, terutama di bagian timur. Selain itu, sebanyak 5.204 BTS 4G yang akan dibangun berada di Provinsi Papua dan Papua Barat.