Technologue.id - Departemen Kehakiman Amerika Serikat menghadapi kritik tajam. Kritik ini terkait penanganan aset bitcoin senilai miliaran dolar yang disita dari kelompok kejahatan. Aset tersebut diambil dari Prince Group yang berbasis di Kamboja pada Oktober lalu.
Penyitaan itu awalnya dinilai sebagai kemenangan besar. Nilainya mencapai $15 miliar dan disebut sebagai penyitaan aset terbesar dalam sejarah AS. Kelompok tersebut dituding menjalankan imperium penipuan dan perdagangan manusia.
Jaksa Agung AS Pam Bondi menyatakan pesan tegas. Pernyataannya menegaskan komitmen AS membela korban dan menyita aset curian. Namun, harapan korban mulai memudar setelah lima bulan berlalu.
Pemerintah AS dinilai tidak memberikan jalan jelas. Jalan itu dibutuhkan untuk mengembalikan dana yang disita kepada pemilik sah. Saat ini, 127.271 bitcoin yang disita bernilai sekitar $9 miliar.
Pengacara korban seperti Daniel Thornburgh menyuarakan kekecewaan. Mereka mengatakan pemerintah tidak menyediakan jalur yang layak. Korban penipuan kripto kesulitan mengajukan klaim.
Departemen Kehakiman dengan cepat menolak banyak klaim. Alasan penolakan beragam, termasuk kurangnya bukti spesifik. Korban juga dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengklaim dana.
Kekhawatiran baru muncul di kalangan advokat korban. Mereka khawatir dana tersebut akan dialihkan untuk kepentingan pemerintah. Dana bisa digunakan untuk mengisi Cadangan Bitcoin Strategis Nasional.
Cadangan itu merupakan gagasan industri kripto untuk meningkatkan prominensi Bitcoin. "Ini akan membuat korban menjadi korban kembali oleh pemerintah mereka sendiri," kata Thornburgh. Dia mendorong pembentukan dana korban khusus.
Baca Juga:
Investigasi oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) mengungkap kesulitan korban. Laporan bertajuk "The Coin Laundry" menunjukkan ekonomi kripto ilegal yang berkembang pesat. Korban sering menghadapi kehancuran finansial tanpa respons dari penegak hukum.
Penyitaan ini berasal dari tuduhan terhadap pendiri Prince Group, Chen Zhi. Dia dituduh menjalankan organisasi kriminal transnasional. Organisasi itu menggunakan kerja paksa di kompleks penipuan untuk menipu korban global.
Chen telah ditahan di Kamboja dan dikirim ke China pada Januari 2026. Namun, pertanyaan mendasar masih membayangi kasus ini. Pertanyaan itu tentang bagaimana dan kapan otoritas AS memperoleh dana tersebut.
Pengacara Chen dan Prince Group mengkritik ketidakjelasan proses penyitaan. Mereka menyebut kelangkaan detail menunjukkan kasus pemerintah yang lemah. Bahkan, pemerintah China baru-baru ini menuduh AS mencuri bitcoin melalui peretasan canggih.
Indikemen pemerintah terhadap Chen juga mengandung ketidakaturan yang mencolok. Bukti foto yang digunakan jaksa menimbulkan pertanyaan serius. Satu foto menunjukkan pria terikat pada kursi plastik terbalik.
ICIJ mengonfirmasi foto itu tidak terkait Prince Group. Foto yang sama muncul di situs web berbahasa Mongolia pada April 2020. Artikel itu membahas insiden medis tidak biasa tanpa menyebut kejahatan.
Foto lain dalam dakwaan menunjukkan korban dengan luka di kepala. Pria dalam foto tersebut membantah menjadi korban kelompok kejahatan terorganisir. Dia mengaku terluka dalam perkelahian akibat mabuk pada tahun 2015.
Hany Farid, ahli forensik visual di UC Berkeley, mengonfirmasi identitas pria itu. Departemen Kehakiman menolak berkomentar tentang keaslian foto-foto tersebut. Kelemahan bukti ini memperumit posisi pemerintah.
Proses pengembalian aset kepada korban memang kompleks dan bisa memakan tahunan. Namun, penolakan klaim yang cepat dinilai tidak normal oleh para pengacara. Marc Fitapelli, pengacara korban penipuan kripto di New York, menyoroti masalah ini.
"Apa yang terjadi di sini sama sekali tidak normal," ujar Fitapelli. Dia menyarankan penunjukan pengawas independen oleh pengadilan. Pengawas akan mengontrol aset-aset yang disita tersebut.
Upaya Thornburgh untuk mengumpulkan bukti tambahan membawanya ke Kamboja. Dia mewawancarai mantan pekerja di kompleks penipuan negara itu. Namun, misinya hampir tidak membuahkan hasil untuk menghubungkan kasus kliennya dengan dana DOJ.
"Ini pekerjaan yang luar biasa berat untuk membuktikan apa yang mungkin sudah saya ketahui," katanya. Dia menegaskan korban tidak seharusnya melakukan perjalanan jauh ke seluruh dunia. Tujuannya hanya untuk memulihkan aset mereka sendiri.
Kekhawatiran juga muncul dari tindakan forfeiture kripto lain pada Juni lalu. Pemerintah berargumen bahwa korban tidak pantas mendapatkan dana kembali. Alasannya, korban secara sukarela memberikan dana kepada penipu.
Beberapa pakar melihat legislasi sebagai jalan paling menjanjikan. Erin West dari Operation Shamrock mendorong undang-undang khusus. Undang-undang akan mengalokasikan dana yang disita langsung kepada korban.
"Kami memiliki peluang luar biasa untuk mengembalikan aset yang ditemukan," kata West. Dia berencana bekerja dengan mitra untuk mendorong legislasi tersebut. Langkah ini dianggap lebih adil bagi korban.
Pertanyaan mendalam juga muncul tentang asal-usul tumpukan bitcoin besar ini. Menurut pejabat AS, Prince Group mendanai perusahaan penambangan bitcoin bernama LuBian. Perusahaan ini menciptakan bitcoin "bersih" baru dari hasil penipuan.
Analisis blockchain oleh pakar seperti Yury Serov menunjukkan pola aneh. Sejumlah besar bitcoin yang dilaporkan dicuri peretas pada 2020 itu tidak aktif. Aset kripto itu diam di dompet tidak dikenal dari akhir 2020 hingga pertengahan 2024.
Pergerakan dana yang dorman ini memicu spekulasi. Pengacara Chen menuntut penjelasan dari Departemen Kehakiman. Mereka berargumen bahwa aset yang tidak aktif tidak mungkin bercampur dengan uang korban penipuan setelah 2020.
Keluhan forfeiture aset pemerintah justru mendeskripsikan penipuan pada 2021 dan 2022. Periode itu terjadi setelah bitcoin yang disita menjadi dorman. Inkonsistensi waktu ini menjadi titik lemah dalam pembenaran penyitaan.
Juru bicara Prince Group mengecam keras tindakan pemerintah AS. "Indikemen ini hanyalah kamuflase untuk perampokan uang besar-besaran," katanya. Dia menuduh jaksa menggunakan pembenaran palsu untuk menyita bitcoin.
Kasus ini menyoroti tantangan besar dalam penegakan hukum di era kripto. Kemudahan pencucian uang dengan aset digital memperumit pemulihan dana korban. Industri pusat data dan keamanan siber juga mendapat sorotan.
Kebutuhan akan regulasi dan proses klaim yang jelas semakin mendesak. Nasib ribuan korban penipuan kripto masih menggantung. Mereka menunggu keadilan dan pengembalian tabungan hidup mereka yang hilang.
Perkembangan kasus ini akan menjadi preseden penting. Preseden bagi penanganan aset kripto curian di masa depan. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah AS sedang diuji.
