Technologue.id, Jakarta - Lanskap keamanan siber Indonesia tengah diramaikan oleh kasus kebocoran data (Breaching) yang dialami Server PDN (Pusat Data Nasional) milik Kementerian Komunikasi. Akibatnya, server tersebut lumpuh selama beberapa hari karena serangan Ransomware.

Serangan ini berdampak kepada 210 instansi yang berbasis daerah dan pusat, yang menyebabkan kendala operasional pada beberapa layanan publik. Kelompok Brain Cipher juga telah mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan tersebut, dan dikabarkan meminta tebusan sejumlah US$8 juta atau setara Rp131 miliar.

Baca Juga:
Gandeng IBM, Kominfo Luncurkan SSI X

“Penting bagi industri, bisnis, dan instansi untuk terus melakukan pembaruan terhadap sistem keamanan informasi yang mereka miliki, terutama bagi industri atau instansi yang bergerak dalam sektor Infrastruktur Informasi Vital (IIV),” ujar Joseph Lumban Gaol, Presiden Direktur PT ITSEC Asia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa potensi terjadinya kebocoran data, terutama yang melibatkan masyarakat, merupakan tantangan besar bagi instansi dalam menentukan strategi untuk membangun infrastruktur siber yang aman dan merancang langkah mitigasi yang tepat. Dalam menentukan Response Plan yang tepat, Joseph Lumban Gaol menjelaskan bahwa pembayaran tebusan kepada para threat actor bukanlah satu-satunya solusi.

“Perlu diingat bahwa memberikan tebusan yang mereka inginkan tidak akan menyelesaikan permasalahan. Tidak ada jaminan data-data perusahaan, konsumen, dan pihak-pihak yang terdampak akan kembali bahkan berpotensi melancarkan serangan-serangan lain,” jelas Joseph.

PT ITSEC Asia memberikan himbauan kepada para pemangku kepentingan di berbagai instansi dan sektor industri terkait langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan dalam menghadapi potensi terjadinya peretasan.