Technologue.id, Jakarta - Bukan lagi rahasia kalau Indonesia yang punya model daerah kepulauan punya kesulitan dalam pemerataan pembangunan. Kawasan Timur Indonesia, khususnya Papua dan Papua Barat seringkali 'dianaktirikan' soal akses pembangunan. Kondisi itu akhirnya membuat pemerintah harus turun tangan mengintervensi supaya kawasan Papua dan Papua Barat bisa ikut mencicipi pembangunan. Hal yang sama ternyata juga diperlukan di sektor telekomunikasi bagi masyarakat Pulau Papua. Kenyataan getir yang dirasakan masyarakat Papua itu disampaikan langsung oleh Velix Wanggai, putra asal Papua yang pernah dipercaya menduduki posisi Staf Khusus Presiden RI Tahun 2009 – 2014 melalui keterangan tertulis yang diterima Technologue.id. "Apalagi dinamika pembangunan Papua dan Papua Barat yang tahun-tahun ini maupun di masa depan menjadi kawasan investasi. Investor membutuhkan kepastian dukungan telekomunikasi di berbagai kota maupun di pelosok wilayah," kata Velix yang sedang mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua Barat. Velix melanjutkan bahwa sekarang jaringan telekomunikasi cukup dirasakan di kota-kota di Papua dan Papua Barat. Hanya saja kapasitas jaringannya masih terbatas maupun kecepatan yang terbilang lambat. Dari sisi operator, Telkomsel dan salah satu operator lain telah melayani rakyat Papua selama ini. "Terkait ini Telkomsel menjadi pemain dominan," jelas Velix. Meskipun demikian, masih ada pekerjaan rumah yang masih perlu dilakukan. Penyediaan akses bagi daerah-daerah terpencil, pedalaman dan pulau-pulau kecil yang belum mendapat akses jaringan telekomunikasi masih jadi kewajiban yang perlu dipenuhi. "Kita berharap hal ini menjadi perhatian pemerintah dan para operator yang beroperasi di Papua," kata Velix. Telekomunikasi, diakui Velix, telah memberi manfaat besar dalam membuka isolasi wilayah, dan membuat pelayanan publik seperti pemerintahan, pendidikan dan kesehatan berjalan lebih baik. Petugas-petugas paramedis, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian maupun para anggota TNI/Polisi yang bertugas di pedalaman-pedalaman akan lebih nyaman, betah di tempat tugas. Velix menyarakan pemerintah perlu merumuskan kebijakan insentif kepada para operator telekomunikasi yang berinvestasi di daerah-daerah yang sulit di pedalaman. Insentif itu bisa saja berupa ijin penggunaan lahan, kemudahan proses ijin BTS, kerja sama sharing budget dengan Pemda dalam membangun BTS di pedalaman maupun insentif pajak. Pada sebuah kesempatan Alex J. Sinaga, Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menjelaskan, Telkom dan Telkomsel berkomitmen membangun jaringan telekomunikasi di seluruh pelosok Tanah Air. Bahkan, pihaknya selalu membangun melebihi kewajiban yang tertera dalam komitmen saat mendapatkan modern licensing. Ditambahkan Dirut Telkomsel Ririek Adriansyah, tiap tahun Telkomsel membangun sekitar 15 ribu BTS, termasuk di Indonesia timur dan daerah-daerah terpencil. Bahkan di daerah perbatasan ada 700 BTS lebih milik Telkomsel. "Dari 120 ribu BTS Telkomsel yang ada saat ini, lebih dari 17 ribu BTS ada di daerah-daerah remote yang posisinya merugi. Meski merugi, kami tidak matikan BTS-BTS di daerah remote tersebut," aku Ririek. Alex kemudian menjelaskan, sebagai perusahaan negara, Telkom berkomitmen untuk membangun jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia sejalan dengan amanat Nawacita. "Jadi, saat kami mendapat lisensi telekomunikasi secara nasional, kami berkomintmen untuk membangun jaringan di seluruh pelosok Tanah Air. Sebagai perusahaan negara, kami membangun lebih banyak," kata Alex. Klaim Telkom itu ternyata diakui Kepada Dinas Kominfo Propinsi Papua Kansiana Salle. Ia secara gamblang mengatakan, pembangunan telekomunikasi di Papua banyak dilakukan oleh Telkom. Jaringan fiber optik yang telah dibangun Telkom antara lain meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabuaten Mimika dan Kabupaten Merauke. Sedangkan untuk pembangunan BTS, Telkomsel lebih banyak dan meliputi daerah pinggiran dan pengunungan. Ada juga BTS yang dibangun dengan biaya dari dana Universal Service Obligation (USO). "Bangun BTS itu tergantung pasar dan return on investment (ROI). Kalau Telkom Group tentunya karena BUMN, pasti ada kebijakan pro-rakyat," kata Kansiana. Kansiana mengatakan, dari awal, di Papua, operator mempunya kesempatan yang sama untuk membangun jaringan telekomunikasi di Papua. "Pemda sudah memberi stimulus, tetapi operator swasta kan tetap mempertimbangkan ROI," tandas Kansiana. Baca juga : TELEKOMUNIKASI DAERAH PERBATASAN TANGGUNG JAWAB SIAPA? MENKOMINFO DIMINTA HATI-HATI TENTUKAN KEBIJAKAN KOMISI I TUDING MENKOMINFO SALAHI PROSEDUR TENTUKAN TARIF INTERKONEKSI