Technologue.id, Jakarta - Bayangkan jika dahulu berkirim pesan untuk keluarga atau kolega yang jauh masih menggunakan cara tradisional seperti surat-menyurat. Dibutuhkan perangkat seperti selembar surat, pulpen untuk menulis, amplop hingga prangko.
Belum lagi jika setelah menulis dan mengemas rapi sebuah surat, seseorang mesti datang langsung ke kantor pos terdekat untuk mengantre dilayani oleh petugas. Proses yang panjang, memerlukan energi dan biaya yang mungkin tidak sedikit.
Kemudian teknologi terus berkembang, hadirnya SMS hingga era internet melalu email dan aplikasi pesan instan semakin memangkas alur mengirim pesan menjadi semakin cepat, mudah, dan murah. Inilah manfaat dari penggunaan teknologi, menyederhanakan proses serta mendorong efisiensi.
Baca Juga:
Pakai AI, Samsung Galaxy S24 Bisa Terjemahkan Bahasa Asing Secara Realtime
Dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden di sebuah negara, tidak menutup kemungkinan teknologi diberdayakan untuk memberikan kemudahan bagi para pemilih (voters) serta diharapkan menurunkan biaya penyelenggaraan pemungutan suara secara signifikan. Nyatanya, sudah ada beberapa negara di dunia yang menerapkan e-voting, negara mana saja?
Estonia
Negara yang berada di Benua Eropa ini memanfaatkan e-voting sejak 2005 dalam skala kecil/lokal. Dua tahun setelahnya, tepatnya pada 2007, negara ini meningkatkan level sistem pemungutan suara untuk tingkat nasional.
Dalam mengusung sistem pemilihan berdasarkan e-voting, setiap warga telah memiliki kartu ID pintar untuk mencegah terjadinya pemilih ganda. E-voting di Estonia bisa dikatakan berhasil, memberikan kemudahan bagi warga yang berada di luar negeri untuk bisa memberikan hak suara mereka dari jarak jauh.
Pada pemilu Riigikogu di tahun 2019 misalnya, tercatat 247.232 pemilih yang melakukan pemungutan suara secara online. Di tahun yang sama, 47% suara sah, diberikan selama pemilihan parlemen Eropa oleh pemilih online.
Di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan e-voting, beberapa masalah juga bisa muncul. Masalah seputar keamanan dan minimnya pengawasan terkait privasi mendorong negara ini untuk terus meminimalisasi problem yang terjadi.