"Dalam lanskap digital yang terus berkembang pesat, data telah menjadi salah satu aset paling berharga di zaman kita. Pengelolaan data yang tidak bijak dapat menyebabkan konsekuensi finansial yang besar, seolah-olah seperti kita kehilangan uang tunai," kata Presiden Direktur PT ITSEC Asia, Joseph Edi Hut Lumban Gaol.
Menurutnya, pelanggaran data akibat kebocoran dan peretasan dapat mengakibatkan denda finansial yang besar, kehilangan pendapatan, dan biaya pemulihan yang tinggi. "Selain itu, data yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat proses operasional perusahaan, produktivitas, dan mengganggu rantai pasokan yang kritis," tuturnya.
"Efek domino ini bisa mengakibatkan kerugian yang jauh melampaui nilai moneter data itu sendiri,” tambah Joseph.
Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, yang turut hadir dalam acara ini menyampaikan, "perkembangan teknologi yang pesat saat ini diikuti dengan meningkatnya kecanggihan serangan siber yang berasal dari seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia yang turut menjadi sasaran dari ancaman tersebut".
"Melihat kondisi tersebut, kita mendukung adanya berbagai upaya kolaboratif antara pemerintah, para ahli cybersecurity dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan solusi efektif terkait tantangan keamanan siber, dan juga mendorong berbagai kebijakan-kebijakan untuk memperkuat keamanan siber di Indonesia,” jelas Fadel.
Andry Wibowo, Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam RI turut menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya dalam mendukung terciptanya keamanan digital yang baik dalam badan infrastruktur informasi vital di Indonesia.
"Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan sumber daya dan dukungan regulasi yang diperlukan untuk memfasilitasi adopsi secara luas dari langkah-langkah keamanan siber yang kuat, serta kolaborasi berkelanjutan dan berbagi informasi untuk memperkuat postur keamanan siber di Indonesia," kata Andry Wibowo.
Disusunnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau yang lebih dikenal dengan UU PDP adalah merupakan langkah kongkrit pemerintah dalam melindungi asset dan data pribadi terhadap ancaman kejahatan siber yang semakin marak terjadi, menurut Andry.
ITSEC Cybersecurity Summit 2024 juga turut mengadakan sesi training dan workshop bertajuk “Data Protection Officer Training” untuk mengembangkan keterampilan penting bagi para profesional berpengalaman untuk menerapkan kebijakan perlindungan data dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
Selain itu, “Leveraging Threat Intelligence for Data Leak Detection Training” yang memberikan wawasan mendalam tentang prinsip dasar dan penggunaan intelijen ancaman, teknik deteksi kebocoran yang efektif, dan studi kasus dari pelanggaran data yang asli.